Evaluasi Program KIP-K 2004 di kelurahan Menanggal Surabaya

Evaluasi Program KIP-K di Kelurahan Menanggal Surabaya

Kampung Improvement Program- Komprehensif (KIP-K) adalah suatu kebijakan dari pemerintah pusat dalan usaha perbaikan kampung yang telah berjalan sejak tahun 2000 di kampung kota-kota besar di Indonesia. Program ini menggunakan pendekatan yang memadukan antara Bottom-up dan Top-down. Program ini merupakan program pembangunan di bidang fisik lingkungan permukiman dan juga melaksanakan pembangunan di bidang sosial-ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya menggalang sinergi semua kekeuatan masyarakat yang diharapkan dapat berperan aktir dalam pembangunan permukiman.

Tujuan Program KIP-K, yaitu:

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berorientasi pada pembangunan fisik dan non fisik yang dilaksanakan melalui:

• Program pengembangan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup warga masyarakat, diantaranya: peningkatan keterampilan/usaha kecil dan kesehatan
• Program pinjaman rumah tangga, yaitu: pinjaman perbaikan sarana tempat tinggal, perbaikan fasilitas rumah seperti pembuatan septi tank, perbaikan dapur dan penyelesaian air bersih, dan dapat pula digunakan untuk usaha ekonomis, seperti: warung dan usaha rumah tangga
• Program perbaikan fisik lingkungan, yaitu: bantuan murni untuk memperbaiki fisik  lingkungan kampung, meliputi: jalan setapak, selokan, MCK, dan persampahan
• Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksaan program KIP – Komprehensif untuk mendukung keberlanjutan program KIP-K.

Sasaran yang hendak dicapai program ini:

1. Memperbaiki tempat tinggal. 
2. Memperbaiki fisik lingkungan
3. Meningkatkan keterampilan
4. Memperoleh kredit usaha

Di Surabaya KIP-K telah dilaksanakan dibeberapa kampung. Program KIP-K di Surabaya ini dibiayai oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dana implementasi ini dimanfaatkan dalam 2 pola, yaitu:

• Dana Hibah (30%), dan
• Dana Bergulir (70%)

Dengan jumlah dana sebesar 275.000.000 dengan rincian:

• Dana bergulir (192.500.000) diberikan pada koperasi untuk pemberian kredit lunak untuk modal usaha.
•  Sisa dana KIP-K sekitar 22,5% dari dana ke masing-masing RW untuk perbaikan sarana dan prasarna umum, dan
•  sisanya lagi sekitar 7,5 % digunakan program pegembangan manajemen organisasi sosial dan kepemudaan (YK, KSU, dan KSW) Dalam pelaksanaan KIP-K terbentuklah kepengurusan KIP-K yang terdiri dari Yayasan Kampung (YK) yang menangani perbaikan kampung berkerja sama dengan koperasi serba usaha (KSU) yang menangani pembangunan. 

Pada tahun 2004, salah satu kampung yang terkena program KIP-K adalah Kelurahan Menanggal. Oleh karena itu, setelah 7 tahun program itu berjalan, maka perlu dilakukan evaluasi formal untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan program tersebut di Kelurahan Menanggal dan untuk mengetahui peran serta masyarakat kampung dalam pelaksaan program KIP – Komprehensif di kampung mereka.

Evaluasi Program
Evaluasi program ini menggunakan evaluasi formal. Mengevaluasinya dengan cara melihat secara langsung pada tercapai atau tidaknya tujuan dan sasaran program tersebut

Kriteria penilaian program KIP-K

Kriteria yang digunakanpada evaluasi program ini, yaitu dari kriteria efektivitas. Efektifitas yang dimaksud apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.  Adapun kriteria penentuan dan tolak ukur keberhasilan program, yaitu:

No	Kriteria Evaluasi	Indikator	Variabel evaluasi	Tolak Ukur Keberhasilan Program KIP-K
1	Efektifitas	Perbaikan Fisik Lingkungan	·      Jalan ·      Saluran air ·      Persampahan -          Gerobak Sampah -          Bak sampah ·      Perbaikan MCK ·      Perbaikan Rumah	-     Berhasil, jika kondisi infrastruktur setelah ada program masih dalam kondisi baik dan terawat -     Tidak Berhasil, jika kondisi infrastruktur tidak terawat dan rusak
		-     Perbaikan Pendapatan	·      Bisnis Kos ·      Bisnis Perancangan (Warung) ·      Bisnis Makanan	-  Berhaasil, jika dana masih ada dan berkembang -  Tidak berhasil,  dana tidak berkembang/tidak ada dana bergulir
		-  Peran Masyarakat	·      Membentuk KSU ·      Membentuk KSW ·      Membentuk YK	-     Berhasil, jika lembaga atau koperasi masih ada dan beroperasionl -      Tidak berhasil, jika lembaga atau koperasitidak berkembang/tidak ada lagi

 

Perbaikan Rumah dan Infrastruktur

Program perbaikan infrastruktur di Kelurahan menanggal telah terlaksana ketika program KIP-K 2004 berlangsung. Adapun jenis perbaikan yang dilakukan antara lain; perbaikan jalan kampung, saluran air, perbaikan dan pembuatan gerobak serta bak sampah, dan renovasi balai kampung. Adapun sasaran perbaikan infrastruktur di kelurahan menanggal diberikan pada beberapa RT dan RW yang wilayahnya belum memiliki infrastruktur yang baik dibanding dengan wilayah lain pada kelurahan tersebut 
Kondisi Infrastruktur Pasca Program KIP-K 2004

 1.  kondisi jalan yang berada di Jalan Menanggal IV. Pemasangan paving ini menggunakan sumber dari dana KIP-K 

  Evaluasi Berhasil, Kondisi Jalan Kampung dalam kondisi baik (tidak berlubang) dan masih terawat, hal ini ditunjang oleh keberadaan dana bergulir yang masih  ada dan berjalan untuk biaya perawatan

2. Saluran air yang terdapat di RT 2, RW 1 

   

Evaluasi Tidak Berhasil, Kondisi saluran air sudah tidak terawatt lagi dan terhambat oleh sampah

 3. Bentuk Penghijauan dari dana KIP sisepanjang jalan menanggal VII

Evaluasi Berhasil, Penghijauan masih terawat dengan  baik

 

  

4. kondisi gerobak sampah dan bak sampah

Evaluasi  Berhasil, walaupun gerobak bak sampah dari dana kip-k tinggal sedikit, tetapi bak sampah masih dapat digunakan dengan baik. begitu pula, dengan bak sampah masih terawat dengan bai

5.  Perbaikan MCK terdapat di bali RW III (tidak ada foto)  
Evaluasi: Tidak Berhasil

fungsi MCK itu sendiri telah berubah dari kamar mandi umum menjadi kamar mandi pribadi untuk penjaga balai RW karena  balai RW III ini selain berfungsi sebagai balai RW digunakan sebagai taman bacaan kanak-kanak.
6.perbaikan balai RW IV dan RW V

Evaluasi Berhasil, kondisi Balai RW ini masih terawat sampai saat ini

Berdasarkan evaluasi di atas, Program KIP-K di Kelurahan Menanggal dalam perbaikan infratruktur mayoritas berhasil, yang ditunjukkan dengan 4 infrastruktur masih dalam kondisi terawat dan 2 dalam kondisi yang tidak terawat. Dengan demikian maka salah satu tujuan dari diselenggarakannya program KIP-K di Kelurahan Menanggal telah tercapai, yaitu pada tujuan untuk perbaikan fisik lingkungan kampung.

 

Perbaikan Perekonomian Masyarakat Kampung

Analisa program KIP-K pada bidang perekonomian, dapat dinilai dengan keberadaan usaha dari masyarakat yang mendapat bantuan KIP-K.  berdasarkan hasil wawancara dihasilkan didapatkan pendapat, bahwa: 

• Dengan adanya dana bergulir yang dipinjamkan dari koperasi “SIDO MAKMUR” ini sebagai modal usaha para anggotanya sangat terbantu dalam usaha yang sedang mereka jalani sehingga usahan mereka sampai saat ini menjadi lebih berkembang. Setiap orang yang ingin meminjam dari koperasi “SIDO MAKMUR” ini mempunyai syarat harus menjadi anggotanya terlebih dahulu untuk mendapatkan pinjaman modal usaha. 
• Para anggota koperasi merasa puas dengan adanya koperasi “SIDO MAKMUR”, mereka merasa sangat terbantu, jenis usaha mereka menjadi berkembang dan lancar, dan mereka menjadi teruntungkan. Menurut bapak Abdul Karim dan Bu antini mengatakan dengan kemudahan dalam peminjaman di koperasi “SIDO MAKMUR ini” selain membuat usaha mereka berkembang, mereka juga dapat menyekolahkan anak-anak mereka sampai menjadi PNS 
• Pelayanan koperasi yang disiplin, cepat dan tanggap dalam menangani kebutuhan anggotanya. Apabila ada anggota yang membutuhkan dana pinjaman segera dapat segera dilayani dan diberikan pinjaman.

  di bawah ini adalah beberapa anggota koperasi KSU yang usahanya masih berkembang sampai saat ini:

 

Dari kondisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan progam KIP dalam perbaikan ekonomi masyarakat berhasil yang ditandai dengan masih adanya dana bergulir dan masih ada dan berkembangnya jenis usaha.

 Peran Serta Masyarakat Kampung 

         Untuk menilai keterlibatan masyarakat pada Program KIP-K di Kelurahan Menanggal dapat dilihat melalui operasional Lembaga/yayasan yang dibentuk melalui Program KIP. Adapun yayasan/lembaga yang dibentuk melalui program KIP-K terdiri dari Yayasan Kampung dibentuk bersama Koperasi dengan tujuan mengelola dana hibah dan dana bergulir yang diberikan pemerintah. Tolak ukut penilaian dilihat dari berhasil, jika yayasan/koperasi yang dibentuk masih beroperasional.

Sejak awal pendirian kedua lembaga ini, konsep partisipasi masyarakat adalah dengan pelibatan masyarakat secara penuh. Pembentukan Yayasan Kampung dan  pengurus KSU melibatkan PKK Kelurahan setempat serta  para ketua RW sebagai pembina.Berdasarkan hasil survey, dapat disimpulkan bahwa keberdaan YK dan KSU Kelurahan Menanggal masih berkembang. YK di kelurahan tersebut masih aktif dalam kegiatan pengurusan, pengelolaan dan pelaksanaan program KIP Komprehensif yang bekerja sama dengan KSU. 

Hal tersebut juga terbukti dari KSU dengan nama Koperasi “SIDO MAKMUR” ini biasa mengadakan rapat dua kali setahun yaitu rapat anggota tahunan (RAT) dengan pembagian SHU pada para anggota koperasi dan Rapat anggaran pembelanjaan (RAPBN).  Koperasi ini menerapkan asas AKI pada setiap anggotanya, yaitu: AKTIF, KREATIF, dan INOVATIF. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlibatan peran serta masyarakat di Kelurahan Menanggal masih aktif dan hal ini sesuai dengan tujuan program KIP-K, yaitu untuk meningkatkan perlibatan masyarakat dalam keberlanjutan program KIP-K.

Pembiayaan Pembangunan "Proyek Pembangunan 1000 tower hunian" di seluruh Indonesia

Proyek pembangunan hunian vertical yang dicanangkan pemerintah selama lima tahun sejak 2007 dan dikenal dengan “Proyek Pembangunan 1000 Tower” pada akhir 2 tahun lalu (2009) mengalami keadaan stuck (terhenti) dan yang semula dipatok rampung tahun 2011 sulit terpenuhi. Menurut Eddy Ganefo, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman pada Antara News mengatakan hal tersebut disebabkan oleh masalah teknis lapangan dan belum ada dukungan regulasi yang memadai yang dihadapi oleh pengembang dalam usaha partisipasi program pembangunan 1000 tower. Tetapi pada kenyataannya, dalam perkembangan program inipun menuai sejumlah permasalahan, seperti sumber dana yang meragukan karena membutuhkan sejumlah dana yang besar, persiapan yang minim.

 Proyek Pembangunan 1000 Tower ini dimaksudkan untuk mengatasi kebutuhan akan rumah oleh masyarakat di seluruh Indonesia yang setiap tahunnya makin meningkat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (4,5 juta kebawah). Proyek ini membutuhkan dana sebesar 40 trilliun jika diasumsikan satu menara membutuhkan dana Rp 40 miliar (pembebasan tanah dan pembangunan fisik), maka pembangunan 1.000 menara di seluruh Indonesia akan menggunakan dana sebesar Rp 40 triliun. Sumber dana yang digunakan untuk rusunawa menggunakan dana APBN, sedangkan untuk rusunami pembiayaannya melalui peran swasta maupun bekerja sama dengan pemerintah.  Pemerintah mendorong swasta untuk terlibat dalam pembangunan rusun dengan memberikan insentif kepada pengembang berupa keringanan pajak pertambahan nilai dengan kriteria luas 36 meter persegi dan harga maksimum Rp144 juta. Selain insentif kepada investor, Pemerintah kata Presiden juga memberikan subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu menjangkau cicilan harga rusun sederhana.

Tetapi dalam kenyataannya walau sudah diberikan keringanan pajak, ternyata para pengembang telah mengubah konsep pengembangan menjadi apartemen menengah (nonsubsidi) karena skim pembiayaan perumahan berubah. Perubahan itu membuat pengembang kesulitan menyesuaikan harga jual dan menghitung kelayakan investasi.  Perubahan yang sudah terjadi menyangkut persyaratan ketinggian lantai, ketersediaan ruang hijau, dan mekanisme subsidi. Menurut Hiramsyah, pengalihan pola subsidi dari subsidi selisih bunga (KPR) menjadi bantuan likuiditas cukup membingungkan konsumen, sehingga banyak yang menunda membeli sehingga menyebabkan rusunami/apartemen bersubsidi tidak laku sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh pembeli yang berpenghasilan 4,5 juta ke atas untuk membeli rusunami/apartemen bersubsidi tersebut sehingga tujuan pembangunan yang seharusnya tidak tercapai. Demikian pula bagi pengembang, perubahan kebijakan itu menimbulkan ketidakpastian berinvestasi. perubahan skim pembiayaan sangat besar mempengaruhi pasokan rusunami. dan salah satu penyebab lainnya, pengembang merubah konsep pengembangan menjadi apartemen menengah (non subsidi) dikarenakan tidak laku terjualnya unit apartemen bersubsidi tersebut dikarenakan harga dari rusunami/apartemen bersubsidi tersebut masih dirasakan berat bagi MBR.

PENDAPAT:

Saya setuju dengan adanya keringanan pajak yang diberikan pada pengembang karena dengan adanya keringanan pajak tersebut merupakan daya tarik untuk menarik semakin banyak pengembang untuk ikut berperan serta dalam program pembangunan 1000 tower sehingga sumber dana pembiayaanpun bertambah dan program ini dapat terselesaikan.

Pemberian keringanan pajak ini saya rasa merupakan kebijakan pemerintah yang bersumber dari instrument keuangan private-public equity financing (pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta). Dimana pemerintah dan swasta saling bekerjasama untuk memadukan keunggulan. Keunggulan dari swasta seperti: modal, teknologi dan kemampuan manajemen dengan keunggulan pemeritah dalam hal kewenangan seperti keringanan pajak sumber-sumber dan kepercayaan masyarakat. Kewenangan pajak yang dimaksud yaitu pajak tersebut diatur sedemikianrupa sehingga menjadi alat yag dapat mendorong investasi pada program 1000 Tower ini sehingga menguntungkan ekonomi dan bisnis. Walaupun telah diberikan keringan pajak, syarat tetapan pembayaran 1 unit maximal 144 juta masih dirasakan memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah meskipun telah ada pemberian subsidi dari pemerintah sehingga untuk mendapatkan hak milik dari 1 unit hanya dengan 15-20% sekitar (21,6-28,8) juta rupiah dirasa masih memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah sehingga tujuan awal dari kegiatan ini tidak dapat tercapai.

Tetapi saya rasa tujuan ini dapat tercapai apabila pemerintah menggunakan metode dengan memberikan potongan pajak hingga 50% atau tax exempt bagi para pengembang yang menjual 1 unit rusunaminya dibawah 144 juta rupiah. Kebijakan tersebut dapat memperkecil selisih bunga sehingga harga jualpun dapat turun sehingga para pengembang yang merasa ragu untuk berperan serta dalam program inipun menjadi tertarik kembali dan tidak ragu untuk ikut dalam mensukseskan program ini (menciptakan iklim kondusif untuk berinvestasi). Sehingga para pengembang yang mengganti apartemen mereka menjadi berpola non subsidi akan kembali pada peraturan awal menjadi pola bersubsidi karena peluang masyarakat menengah ke bawah untuk membelipun ada karena harga perunit telah turun dan adanya pengubahan pola subsidi dari pemerintah yaitu bantuan likuiditas. Dengan bantuan likuiditas calon pembeli sudah diukur kemampuannya sesuai persyaratan yang telah ditentukan dan lebih ketat, antara lain dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga skem pembiayaanpun tidak mebingungkan kedua belah pihak. Pengembangpun mendapat jaminan dan pembelipun mendapatkan perumahan yang layak huni.   Sedangkan dengan adanya tax exempt maka pajak akan mengalami fluktuasi . Hal tersebut dapat diatasi dari efek pembangunan 1 tower karena apabila diasumsikan 100 tower dapat menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja maka pembangunan 1 tower dapat menyerap 5000 tenaga kerja maka pemulihan pajak dapat diperoleh dari pajak pendapat masing-masing tenaga kerja dan dapat membantu perbaikan perekonomian dan menyelesaikan masalah penganguran.

Metode ini dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila adanya regulasi yang kuat dan aparat pemerintahan ikut serta bekerjasama dan tidak malah mempersulit program ini sehingga tidak ada kerancuan dalam pelaksanaannya.